seputarpantura.com Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan serius dalam perjalanan pembangunan nasional. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di kisaran lima persen, realitas sosial justru memperlihatkan jurang kesejahteraan yang belum juga menyempit. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam memperjuangkan keadilan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP).
Hal tersebut disampaikan oleh Arif Lukman Hakim, kader HMI Badan Koordinasi (Badko) HMI Jawa Tengah–DIY, yang menegaskan bahwa keadilan sosial dan keadilan ekonomi merupakan fondasi utama martabat manusia. “NDP HMI Bab VI dengan tegas menempatkan keadilan ekonomi sebagai nilai ideologis yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Arif menilai, indikator pertumbuhan ekonomi yang kerap dijadikan tolok ukur keberhasilan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Rasio gini yang masih berada di angka 0,38 menunjukkan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan. Kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi masih terpusat pada kelompok tertentu, sementara jutaan rakyat kecil—mulai dari petani, nelayan, buruh, hingga pelaku UMKM—terus bergulat dengan sistem ekonomi yang belum berpihak.
Menurutnya, NDP Bab VI memandang ketimpangan ekonomi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan moral dan struktural. Sistem ekonomi yang membiarkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elite bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. “Ketika proyek-proyek strategis lebih menguntungkan investor besar dibanding masyarakat sekitar, maka negara sesungguhnya sedang abai terhadap fungsi etiknya,” tegas Arif.
Dalam konteks tersebut, Arif menegaskan bahwa kontribusi HMI menjadi sangat relevan dan strategis. Sebagai organisasi kader intelektual, HMI terus mendorong lahirnya kebijakan pro-rakyat melalui pengawalan undang-undang, APBN, serta penyiapan kader yang aktif memperjuangkan keadilan ekonomi di berbagai lembaga publik. HMI, lanjutnya, tidak hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai pelaku perubahan.
“Kader HMI terlibat langsung dalam advokasi UMKM, perlindungan hak-hak buruh, hingga pendampingan petani dan nelayan. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada kaum mustadh’afin yang selama ini menjadi korban ketimpangan struktural,” jelasnya. Bagi HMI, keadilan ekonomi tidak cukup diukur dari angka statistik pertumbuhan, melainkan dari sejauh mana kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.
Arif juga menekankan pentingnya koreksi arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerataan dan keadilan sosial harus ditempatkan sebagai tujuan utama pembangunan, bukan sekadar dampak ikutan dari pertumbuhan ekonomi. Penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi agraria, perlindungan buruh, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan harus menjadi agenda serius negara.
Ia menegaskan, kader HMI memikul tanggung jawab moral dan ideologis untuk terus mengawal kebijakan publik agar tidak menjauh dari nilai keadilan sosial. “Dalam konteks ini, HMI bukan sekadar organisasi mahasiswa, melainkan harapan nyata bagi terwujudnya keadilan ekonomi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
