Pati, seputarpantura.com/ – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati berpeluang besar mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah karena mereka masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, terdapat sekitar 5.517 ASN yang berpenghasilan di bawah Rp 8,5 juta per bulan dan berhak mengikuti program ini.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Pati, Ahmad Qosim, menjelaskan bahwa kuota rumah subsidi di Kabupaten Pati masih cukup banyak dan terbuka bagi ASN yang berpenghasilan rendah. Namun, data tersebut masih bersifat sementara karena pihaknya akan melakukan screening lebih lanjut untuk memastikan siapa saja yang benar-benar berhak menerima rumah subsidi.
“Kalau suami istri PNS tidak MBR lagi. Kemudian guru yang sudah dapat sertifikasi tidak MBR lagi. Karena MBR penghasilan di bawah Rp 8,5 juta,” ujarnya.
Ia mengatakan ASN yang memenuhi syarat dapat memilih lokasi perumahan sesuai keinginan mereka. Rumah subsidi yang disediakan pemerintah memiliki tipe maksimal 3×6 meter dengan luas bangunan antara 30 hingga 36 meter persegi dan luas lahan antara 60 sampai 200 meter persegi.
Harga jual rumah subsidi dipatok sebesar Rp 166 juta dengan uang muka (DP) sangat ringan, hanya 1 persen dari nilai jual rumah. Cicilan rumah subsidi ini dapat dicicil selama 20 tahun dengan nominal sekitar Rp 1 jutaan per bulan, sangat terjangkau mengingat Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pati sudah di atas Rp 2 juta.
“Itu sudah lahan tinggal terima kunci. Cicilannya diberi waktu sampai 20 tahun. Satu bulannya Rp 1 jutaan. Sangat terjangkau,” tambah Qosim.
Pemerintah Kabupaten Pati telah menyetujui pembangunan sebanyak 1.123 unit rumah subsidi yang tersebar di 19 lokasi, termasuk di Kecamatan Gembong, Margorejo, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, dan Pati Kota.
Qosim berharap program rumah subsidi ini dapat mendukung target pemerintah pusat membangun 3 juta rumah serta membantu ASN dan PPPK di Pati untuk memiliki hunian sendiri.
“Harapan kami semua ASN PPPK bisa memiliki rumah. Memanfaatkan fasilitas dari pemerintah melalui Tapera atau bank Jateng. Bisa dioptimalkan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (Red)
